Nama Pratikno tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah insiden penolakannya untuk memasuki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 26 Agustus 2024, sejumlah spanduk bertuliskan "Pratikno Dilarang Masuk" muncul di Lantai 4 Gedung Fisipol. Spanduk ini dipasang selama jeda acara podcast yang diadakan oleh media di universitas tersebut, menimbulkan spekulasi dan perdebatan di kalangan publik.
Penolakan Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, diduga terkait dengan gelombang demonstrasi yang sedang melanda Indonesia. Demonstrasi ini muncul sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada yang didorong oleh Badan Legislatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna, meskipun ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya dipertimbangkan. Tindakan ini menambah ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa proses legislasi tidak mengikuti aturan yang ada.
Jejak Akademis dan Karir Politik Pratikno
Pratikno adalah sosok yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia akademis dan pemerintahan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 13 Februari 1962, ia adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-14 yang menjabat dari 2012 hingga 2017. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.
Menjadi seorang akademisi yang mumpuni, Pratikno memulai karirnya sebagai pengajar di UGM pada tahun 1986. Ia adalah alumnus Ilmu Pemerintahan dari Fisipol UGM Yogyakarta, lulus pada tahun 1985. Untuk melanjutkan pendidikannya, Pratikno meraih gelar S2 dari Department of Development Administration, University of Birmingham, Inggris, antara 1989 hingga 1991. Gelar S3 diperolehnya dari Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia, antara 1992 dan 1996.
Karir akademis Pratikno menanjak dengan berbagai jabatan penting. Pada tahun 2003, ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Selain itu, ia juga memegang posisi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fisipol UGM dari 2001 hingga 2004.
Di luar akademisi, Pratikno aktif dalam berbagai kegiatan publik. Pada tahun 2009, ia dipercaya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemandu acara debat calon presiden dan turut menjadi tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Peran ini menunjukkan keterlibatannya yang mendalam dalam proses politik Indonesia.
Karir Pemerintahan dan Kontroversi
Setelah sukses di dunia akademis, Pratikno beralih ke dunia politik dengan bergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK sebelum dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sebagai Menteri, Pratikno berperan penting dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, masa jabatannya juga tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil di bawah pemerintahannya.
Penolakan untuk memasuki kampus Fisipol UGM menggarisbawahi ketidakpuasan dan ketegangan yang mungkin ada di kalangan akademisi dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Insiden ini menjadi simbol dari ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah legislasi dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik.
Pratikno, yang kini merupakan salah satu menteri dengan latar belakang akademis yang kuat, tetap menjadi sosok penting dalam politik Indonesia. Sementara kontroversi ini mungkin berdampak pada citranya, kontribusinya di bidang akademis dan pemerintahan tidak dapat diabaikan begitu saja.
Dengan masa jabatannya yang semakin mendekati akhir, dinamika politik dan pergeseran kepentingan publik akan terus mempengaruhi bagaimana Pratikno dikenang dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Seperti yang terlihat dari insiden di UGM, masa depan dan citra seorang pejabat publik bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk reaksi dan respons terhadap kebijakan dan tindakan mereka.